Pilkada_fotoByWihdan-HidayatRepublika         UU Pemilihan Kepala daerah (UU Pilkada) telah disahkan dalam rapat paripurna DPR Jumat 26 September lalu. UU Pilkada yang baru ini mengembalikan fungsi DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan wakilnya. Ditengarai Undang-undang tersebut akan merugikan banyak pihak. Siapa saja yang bakal dirugikan jika Pilkada melalui DPRD ? yuk…kita simak.

Inilah pihak-pihak yang akan ‘dirugikan’ oleh Pilkada via DPRD :

1. MEDIA : Pendapatan iklan dari Calon Gubernur, Walikota dan Bupati akan menurun drastis. Sebab, Pilkada melalui DPRD tidak membutuhkan publikasi media secara besar-besaran.

2. BERITA : Sumber berita politik  juga akan berkurang karena kekacauan kampanye nggak akan ramai lagi.

3. BUZZER : Perusahaan buzzer social media terutama buzzer di twitter akan kehilangan pelanggan. Rekayasa pencitraan melalui tweet-tweet pencitraan minimal.

4. PENGAMAT POLITIK : Pengamat politik yang suka nyerocos baik di TV atau radio bakal kehilangan sebagian jobnya. UU Pilkada tak langsung akan mengecilkan penghasilan pengamat politik dan mengurangi kesempatan sebagai figur publik. du…du..du..

5. KONSULTAN POLITIK : Konsultan politik tidak laku karena partai politik yang menentukan calon kepala daerah.

6. LEMBAGA SURVEY – QUICK COUNT : Lembaga ini bakal gulung tikar karena hanya dapat pekerjaan lima 5 tahun sekali di Pilpres dan Pileg doang. Mungkin sebagian dari mereka akan menjadi lembaga survei harga-harga sembako : cabe, bawang, kentang dll. Atau bahkan banting stir jadi penjual bubu seperti Norman Kamaru…xixixi…

7. KPU – BAWASLU : Akan kehilangan sumber pendapatan utama dan hanya bekerja lima tahun sekali.

8. MK : Hanya bekerja untuk mengevaluasi konstitusi yang minim biaya operasi (suap macam Akil akan hilang).

9. INCUMBENT: Tak ada jaminan terpilih lagi karena pengerahan Bansos tak akan berpengaruh pada keterpilihan kembali.

 

10. POLISI : Anggaran pengamanan pemilu jadi hilang (Rp25-100 miliar untuk Provinsi dan Rp5-25 miliar untuk Kabupaten/Kota).

 

11.  ARTIS : Mempersulit artis tampil sebagai politisi, maupun sebagai vote getter ( alias pendulang suara ). Politik pencitraan bubar.

 

12.  JASA PENGERAH MASSA: Pengangguran politik bertambah akibat tidak ada order aksi karena tak ada kampanye.

 

13.  JASA PEMBUATAN SPANDUK : Akan bangkrut akibat minim order

 

14.  POLITISI KARBITAN : Yang tak mau “berdarah-darah” berjuang dari bawah. Maunya terkenal dan menang intan : bayar sponsor besar bayar media.

 

15.  RAKYAT YANG MATA DUITAN : Karena tak ada pilkada langsung, maka tak ada jual beli suara kepada rakyat. Mereka-mereka yang selama ini doyan duit sogokan, akan gigit jari terutama para calo-calo atau korlap-korlap serangan fajar. bihihihik…..

 

16.  Partai Gurem: Tak bisa jual partai untuk kendaraan politik politisi karbitan.

 

17.  Anomali-anomali sesat pencitraan ala “mendadak Esemka”, ” mendadak nyebur got” , ” mendadak sholat ”  tak akan terjadi lagi.

 

 

Apakah Anda salah satu dari mereka ? saya bukan lho….he..he..