C06B1334F238FDE0979E36A14C8DB0   Apa itu Revolusi ? Menurut laman wikipedia Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat.

Mengapa saya mengatakan Indonesia diambang revolusi ? apa yang melatarbelakanginya ? mari kita bahas lebih lanjut kawan-kawan…..

Paradoks Reformasi

Diawali dengan krisis moneter yang meruntuhkan sendi-sendi ekonomi Indonesia pada tahun 1998, dimotori oleh gerakan mahasiswa  lahirlah reformasi  1998. Gerakan reformasi  ini berhasil menumbangkan rezim Soeharto dan melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya adalah Amandemen UUD 1945. Namun  Reformasi 1998 pada hakikatnya adalah revolusi prematur, sebuah model revolusi  yang sebenarnya belum siap tetapi dipaksakan untuk lahir saat itu juga, maka jadilah reformasi ini sebagai revolusi  yang kebablasan tanpa disertai tawaran konsepsional yang jelas.

UUD 1945 hasil amandemen 2002  juga semakin memberi peluang masuknya praktik-praktik sistim neo-liberalisme/kapitalisme yang merupakan manifestasi neokolonialisme. Bangsa asing tidak perlu datang dengan tentara, tank dan meriam untuk menjajah, tetapi cukup membawa secarik kertas dan segepok Dollar untuk menguasai tanah air kita Indonesia.

Salah satu contoh adalah UU Minerba no. 4 tahun 2009 dan UU Migas no. 22 tahun 2001 dan pembentukan BP Migas yang kemudian dibubarkan. Undang-undang yang jelas lebih pro asing dan pro kapitalis untuk mengeruk kekayaan alam Republik ini. Betapa anehnya Undang-undang tersebut terdapat  pasal yang mengatakan bahwa  gas yang ada di Indonesia ini bisa dipakai bangsa sendiri setelah keperluan bangsa lain dipenuhi.

Demokrasi para Bandit

      Demokrasi langsung di Indonesia menimbulkan biaya politik yang tinggi. Setiap kandidat pemimpin membutuhkan milyaran rupiah untuk terpilih. Politik uang menjadi satu senjata untuk memenangkan perebutan kekuasaan. Akibatnya perilaku korupsi dan suap bak kanker di negeri ini. Diangkat tumbuh lagi, koruptor satu di tangkap yang lain menjadi-jadi.

Demokrasi tanpa sampai kepada tujuan kesejahteraan rakyat adalah semu belaka dan penuh kebohongan. Demokrasi sebagai cermin kedaulatan rakyat seharusnya mampu membawa rakyat Indonesia hidup dengan adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin.

Diakui atau tidak kekuasaan di negeri ini banyak dikuasai oleh para bandit. Mereka melaksanakan demokrasi tetapi demokrasi ala mereka, demokrasi para bandit. Mereka menang karena uang. Mereka menang karena menguasai media, mencekoki rakyat dengan retorika-retorika. Mereka mencapai kekuasaan bukan untuk menyejahterakan rakyat, tetapi untuk mengisi pundi-pundi mereka sendiri.

Pada satu titik rakyat terlihat tidak peduli, dititik lain rakyat akan muak dan akan sampai pada puncak ketidakpuasan yang dapat memicu sebuah revolusi.

Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi

      Kemiskinan selalu menjadi masalah yang klasik disetiap negara. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tidak disertai pemerataan pendpatan telah menciptakan kesenjangan ekonomi.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK ) Mahfud MD , indeks rasio koefisien Gini di Indonesia terus meningkat.  0,220 di zaman orde baru dan menjadi 0,410 pada tahun 2013.

Jika indeks Gini rasio terus meningkat hingga mencapai 0,50, kata Mahfud MD, maka teorinya negara akan bubar dan chaos ( terjadi huru-hara ),  akibat kesenjangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya sudah terlalu tinggi. Kesenjangan antara pribumi dan non-pribumi juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial.

“Indeks Gini rasio di era reformasi ini menunjukkan jurang pemisah antara masyarakat yang kaya dan miskin semakin lebar yang berarti jumlah orang yang kaya sedikit, sebaliknya yang miskin semakin banyak,” kata Mahfud.

Dengan kata lain, Indonesia belum berhasil membangun ekonomi yang tangguh, belum mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Kondisi ekonomi Indonesia, masih dalam keadaan rawan, bahkan berbahaya yang dapat memicu revolusi sosial.

“Negara bisa bubar kalau indeks Gini rasio-nya mencapai 0,5,” tegas Mahfud.

Gerakan Islam Radikal Transnasional

Menurut Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saat ini ada 3 (tiga) gerakan ideologi yang mengancam keutuhan NKRI. Pertama, gerakan ideologis yang sangat aktif, yang menginginkan agar negara Indonesia menjadi negara seperti di zaman kesultanan atau kekhalifahan Turki Usmani atau biasa disebut gerakan khilafah. Kedua, gerakan yang menginginkan agar negeri ini seperti negara mullah di Iran atau negara Islam Syiah. Sedangkan yang ketiga adalah gerakan Wahabi yang ingin menggusur paham Islam Ahlussunnah Wal Jamaah.

Ketiga gerakan tersebut tentu saja menimbulkan kekhawatiran kita bersama bahwa revolusi akan terjadi berdarah-darah seperti yang terjadi di timur tengah.

Gerakan Islam Radikal transnasional yang harus diwaspadai dan ditolak oleh umat Islam Indonesia adalah yang berciri-ciri sebagai berikut :

  1. Anti Demokrasi karena Demokrasi adalah dosa Syirik Akbar.
  2. menyatakan Pancasila adalah ideologi kufur dan segala produk hukumnya adalah Syirik.
  3. menyatakan Pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan toghut dan para pejabat dan pegawai pemerintahannya adalah kafir dan murtad.
  4. Strategi perjuangan melalui jihad yang lebih tepat disebut teror.

Paham-paham yang demikian tentu berbahaya bagi masa depan Indonesia terutama masa depan umat Islam Indonesia sendiri.

Gerakan Liberal Sekuler sebagai agen Kapitalis Asing

    Hal yang patut diwaspadai setelah gerakan Islam radikal adalah gerakan Liberal sekuler.

Tujuan gerakan ini adalah terwujudnya demokrasi liberal, merebut pengaruh politik, dan menguasai sumber daya alam serta ekonomi yang ada di Indonesia.

Adapun metode yang digunakan adalah dengan mengangkat isu HAM, kebebasan berpendapat, kesetaraan gender dan lingkungan hidup, melakukan tekanan ekonomi, serta infiltrasi ke segenap komponen bangsa.

Sedangkan strateginya adalah dengan mengubah atau mengganti UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya, campur tangan berbagai konflik, dan mempengaruhi pola pikir  menyebarkan virus-virus liberalisme sekuler yang tidak jarang tidak menghormati ajaran agama khususnya agama Islam..

Indonesia secara judul memang Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi secara konten pelaksaaan kehidupan kenegaraan saat ini telah dalam kungkungan sekularisme  liberalisme.

Ini tidak lepas dari peran para sekularis liberalis yang bercokol di hampir semua partai politik nasionalis dan sebagian akademisi. Bahkan gerakan ini juga menyusup kedalam Islam dengan label  Islam Liberal. Padahal kenyataannya Islam liberal justru mengkampanyekan nilai-nilai sekularisme, aneh bukan ?

Orang-orang Liberalis sekuler sebenarnya merekalah dibalik kebijakan anti jilbab, anti toleransi,  pro pornografi, dan pro pelacuran. Orang-orang liberal sekuler juga adalah mereka dibalik liberalisasi ekonomi, liberalisasi budaya, dan eksploitasi secara masif sumber daya alam Indonesia. Golongan liberalis sekuler patut diduga adalah sebagai agen asing yang bertujuan untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia. Perhatikanlah semua produk perundang-undangan pasca Reformasi. Anda akan melihat bagaimana peraturan-peraturan  itu begitu memihak kepada Asing.

Gerakan Liberal Sekuler yang berkolusi dengan asing sesungguhnya lebih berbahaya di banding gerakan Islam Radikal. Sebab gerakan Islam Radikal tampaknya tidak banyak mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat Indonesia. Terlebih militer Indonesia ( TNI ) tentu sangat anti dengan gerakan ini.  Dengan sumber dana yang tak terbatas dan dukungan media-media pembentuk opini,  Gerakan Liberal Sekuler dengan mudah mendapat tempat dan dukungan dari rakyat, akademisi dan bahkan militer.

Posisi Umat Islam

Islam adalah agama mayoritas rakyat di Indonesia. Islam Indonesia adalah Islam yang moderat dan toleran, semestinya mendapat tempat di Republik ini. Untuk mereduksi berkembangnya paham Islam Radikal, maka  :

    1. Pemerintah dan semua pihak harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya.
    2. Pemerintah dan semua pihak jangan mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan sensitifitas umat Islam seperti : Pelarangan jilbab, ide dan kebijakan yang pro terhadap kemaksiatan, pelacuran, minuman keras, dan pengakuan terhadap perkawinan sejenis ( homoseksualitas ) dsb. Sebab isu-isu sensitif itu mudah ditunggangi kelompok radikal untuk menjustifikasi bahwa pemerintah dan negara ini memang pemerintahan toghut dan kafir.
    3. Umat Islam dan partai politik Islam harus memanfaatkan kesempatan seluas-luasnya menyalurkan aspirasi dan hak politiknya. Pengekangan, pembajakan dan pengkerdilan politik Islam akan kontraproduktif dengan falsafah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa.
    4. Umat Islam sebagai penjaga Republik ini, harus menangkal dan melawan gerakan Liberal Sekuler yang berkolaborasi dengan Kapitalis asing yang nyata-nyata telah merusak tatanan ekonomi dan sosial negara dan bangsa.
    5. Jika revolusi Indonesia benar-benar meletus, maka umat Islam Indonesia yang mayoritas Ahlussunnah waljamaah harus mengambil peran sebesar-besarnya menyelamatkan negara dan bangsa, dari pertarungan 2 ( dua ) ideologi yaitu : ideologi Islam Radikal dan ideologi sekuler Liberal.

 

( dari berbagai sumber )