1367917838         Bangsa Indonesia hingga kini masih belum bisa mencari pemimpin yang baik. Hal ini terjadi karena masyarakat pemilih memberi ruang adanya praktik politik uang. Fenomena tersebut bisa dirasakan pada pemilihan pemimpin mulai level terkecil, yakni pemerintahan desa, hingga level terbesar di tingkat pusat, pemilihan anggota DPR dan presiden.

    ora uwik ora obos  plesetan dari ungkapan ora ono duwit ora nyoblos (tidak ada duit tidak  milih). Guyonan yang belakangan menjadi tren di kalangan masyarakat bawah.

Masyarakat yang setuju dengan politik uang pada hakikatnya adalah masyarakat yang korup dan hanya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang korup pula. Pada akhirnya tatanan kebangsaan yang adil dan makmur yang dicita-citakan para pendiri bangsa hanya menjadi impian kosong. Sebaliknya, bangsa Indonesia cepat atau lambat akan mengalami kehancuran dari segala lini.

Politik uang tidak bisa lepas dari alam demokrasi. Misalnya dengan pembagian sembako, hadiah, atau bantuan sosial lain. Ini dilakukan oleh calon-calon pencari kekuasaan untuk menarik simpati rakyat. Apapun bentuknya, ketika materi berbicara, itulah esensi dari politik uang.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما 

 

Artinya:  “ Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara suap.”

Didalam Islam perilaku suap-menyuap ini dilaknat dan diharamkan. Bukan cuma bagi penyuap dan penerima suap saja tetapi juga perantara ( makelar ) suap, para pencatat suap dan semua pihak yang terlibat. Sebab, suap dapat menjadikan perkara yang benar ( haq ) menjadi salah, dan yang salah menjadi benar. Calon pemimpin yang punya kemampuan dan jujur bisa kalah, sebaliknya calon yang tidak mumpuni dan fasiq menang.

Hubungan Politik Uang dan Korupsi

 

Biaya politik untuk calon legislative (caleg) sangat tinggi, menjadi pemicu para politisi cenderung korupsi. Sebagai contoh seorang caleg dari daerah pemilihan Yogyakarta memerlukan modal sebesar Rp 2 miliar sampai Rp 3,5 miliar.

Dr. Salman Luthan menyatakan selama ongkos politik sangat mahal selalu saja politisi atau pejabat cenderung korupsi. Prinsipnya apabila kekuasaan menggapainya perlu uang, maka kekuasaan digunakan untuk mengakumulasi uang.

Karena beban modal yang harus dikembalikan, ketika mereka berkuasa pun sikapnya tidak rasional. Ketika terpilih sebagai anggota legislative atau kepala daerah atau presiden, orientasinya bukan mengabdikan kepada rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat, sebaliknya mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, kolega, dan tentu saja cukong  yang berjasa ikut mendanai pencalonan mereka.

Peneliti ekonomi-politik Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng mengatakan bahwa dibalik maraknya demokrasi suap ini, juga menjadi pintu masuk asing untuk menjarah sumber daya alam ( SDA ) Indonesia.

Dana suap yang begitu besar diantaranya berasal dari pihak-pihak asing dan para pemilik modal. Sehingga pemimpin yang terpilih karena suap tentu akan lebih pro terhadap para pemilik modal ( cukong ) dan pro kepada asing, daripada pro terhadap rakyat dan bangsanya sendiri.

Jalan-Rusak-Banjir     Lihatlah bagaimana sumur-sumur minyak kita, tambang-tambang mineral kita dikuasai asing. Lihatlah hutan-hutan kita dirusak oleh para cukong akibat obral HPH oleh pemerintah. Lihatlah jembatan, jalan dimana-mana rusak, sudah dibangun rusak lagi akibat semennya dikorupsi.

Lihatlah bagaimana kita anak-anak negeri ini, menjadi buruh ditanah sendiri dan dibayar murah. Lihatlah sebagian harus menjadi kuli di luar negeri, di negeri orang yang terkadang dilecehkan dan direndahkan. Lihatlah bagaimana saudara kita yang sakit harus meregang nyawa karena mahalnya biaya berobat. Lihat….lihatlah…

Jadi masihkan engkau akan memilih pemimpin berdasarkan uang suap ? Apakah engkau akan menggadaikan bangsamu dengan selembar uang Rp. 20.000 an ? pikirkan lagi kawan.

Giringan Lembaga Survey

 

   Hal yang tidak kalah bahayanya dalam proses demokrasi adalah giringan opini publik oleh lembaga-lembaga survei. Untuk meluaskan dukungan, para calon mendanai sebuah lembaga survey. Lembaga survei ini kemudian merilis survei dapat yang menguntungkan pihak yang mendanainya demi mempengaruhi persepsi publik dalam memilih. Pada akhirnya rakyatlah yang dirugikan dalam proses demokrasi yang sakit ini.

( dari berbagai sumber )