pengemis_jakarta    Gong Xi  Fat Coi ucapan itu terdengar dimana-mana menandai hari raya Imlek yang merupakan tahun baru cina yang dirayakan oleh saudara-saudara kita etnis Cina. Lampion dan atraksi barongsai menambah kemeriahan acara Imlek. Tapi di sudut-sudut depan kelenteng pengemis berbaju dekil, berkulit hitam dan terlihat kusut,  menengadahkan tangan mengharap angpao. Sebuah potret ketidakberdayaan kaum pribumi ditengah kapitalisme ekonomi yang tidak memihak kepada mereka.

Bukan SARA

         Banyak orang merasa tabu membicarakan pribumi-non pribumi, Cina non- Cina karena takut disebut sentimen terhadap isu SARA ( Suku, Agama, Ras dan antar golongan ). Padahal mendiskusikan isu ini justru dengan tujuan meredam atau mencegah terjadinya kerusuhan dan perpecahan bernuansa SARA dalam bangsa Indonesia adalah tujuan mulia. Pribumi dan non pribumi ( etnis Cina ) adalah sebuah realitas sosiologis yang tidak bisa dibantah. Dimana perbedaan tingkat ekonomi telah menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat berujung pada perpecahan. Kerusuhan Mei 1998 adalah sebuah pelajaran yang tidak boleh terulang,  dimana etnis Cina yang tidak berdosa  menjadi  korban. Kios-kios mereka dibakar dan harta mereka dijarah.

Sejarah

        Kelas-kelas sosial sejatinya telah lama menjangkiti Indonesia. Pada masa penjajahan, Belanda membagi  masyarakat Indonesia pada waktu itu menjadi 3 golongan yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Indonesia (Bumiputera). Golongan Eropa dan golongan timur asing mendapatkan keistimewaan-keistimewaan. Sedangkan golongan Bumiputera dimarjinalisasi .

Kemerdekaan Indonesia memberi harapan baru untuk menghapus kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat. Tetapi fakta sosiologis berbicara kesenjangan itu makin lebar dan makin terlihat sebagai kepincangan ekonomi.

Masa Orde Baru

Pada masa pemerintahan Orde Baru, keberadaan etnis Cina merupakan masalah yang krusial dalam tatanan pemerintahan Soeharto. Masalah tersebut begitu kompleks bukan saja mengenai identitas kebangsaannya, tetapi juga masalah politik, ekonomi dan kebudayaannya yang berkembang di Indonesia. Citra Etnis Cina akhirnya dinilai memiliki pandangan yang negatif dikalangan pemerintahan Soeharto yang terlihat dalam kebijakan-kebijakannya yang diskriminatif terhadap etnis Cina dalam bidang politik dan sosial budaya.

Kebijakan asimilasi ditunjukkan dengan mengasimilasi dan menyerap Etnis Cina ke dalam Penduduk Indonesia. Kebijakan asimilasi ini meliputi penggunaan bahasa Indonesia terhadap nama-nama orang Etnis Cina di Indonesia, pelarangan pertunjukan kebudayaan Cina seperti Barongsai dll.

Tetapi dalam bidang ekonomi, Soeharto memberikan kesempatan dan kemudahan-kemudahan kepada keturunan Tionghoa untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan perekonomiannya untuk memberikan legitimasi pada kekuasaan Soeharto.

Soeharto mengharap para WNI Tionghoa untuk fokus di bisnis dan sektor lain, asal jangan terlibat dalam politik praktis. Berbagai keistimewaan/kebijakan pro pengusaha etnis Cina ini diberikan Soeharto seperti  : izin ekspor/impor, konsesi tambang, konsesi hutan dan perkebunan, monopoli dll.

Keberpihakan Soeharto pada etnis  Tionghoa di sektor ekonomi ini sangat politis. Soeharto tidak mau ekonomi dikuasai pribumi terutama di awal kekuasaanya. Penguasaan ekonomi oleh pribumi berpotensi mengancam kelangsungan kekuasaaan para diktator di sebuah negara. Setelah kaya, mereka akan “nuntut macam-macam”. Soeharto butuh kestabilan politik dan ekonomi demi kelangsungan kekuasaannya  sebagai presiden RI .  Dengan kebijakannya yang tidak pro terhadap pengusaha pribumi, Soeharto sejatinya memarjinalkan kaum pribumi sendiri, memiskinkan mayoritas rakyatnya sendiri. Dan ini menjadi bom waktu yang suatu saat meledak.

Masa Orde Reformasi

Orde Reformasi yang lahir dari gerakan reformasi tahun 1998, telah memberi hikmah yang besar khususnya kepada golongan etnis Tionghoa di Indonesia. Diskriminasi dalam bidang budaya yang dialami oleh etnis Tionghoa dihapuskan pada masa pemerintahan Gus Dur. Barongsai boleh dimainkan, Imlek bisa dirayakan dan agama Kong Hu Cu diakui. Etnis Tionghoa juga sudah terjun ke dunia politik, sesuatu yang musykil dilakukan di masa orde baru.

Di era Orde Reformasi, yang mengusung isu HAM dan demokratisasi, sangat menguntungkan bagi etnis Tionghoa karena dibidang ekonomi dan politik berlaku “free fight competition” (persaingan bebas). Akibatnya penguasaan ekonomi oleh mereka semakin dahsyat, dan terbukanya pula peluang di bidang politik. Orang-orang etnis Tionghoa mulai terjun ke dunia politik bahkan beberapa diantaranya dapat meraih tampuk kekuasaan.

Dalam demokrasi yang berlandaskan persaingan bebas, siapa yang memiliki modal yang besar, mudah mendapat dukungan publik. Kekuatan financial yang dimiliki etnis Tionghoa yang dijadikan sandaran oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kebersamaan diantara mereka yang amat kuat sebagai satu etnis telah menghantarkan mereka semakin berjaya di bidang ekonomi dan juga politik.

Ekonomi Pribumi Penting Diberdayakan

           Indonesia di masa depan, harus membangun kekuatan ekonomi pribumi, sehingga terjadi keseimbangan (equilibrium) ekonomi antara pribumi dan non-pribumi. Sangat berbahaya kalau kondisi sekarang dibiarkan, karena mudah menyulut amarah publik yang marjinal, miskin, kurang pendidikan dan terpinggirkan.

Saya mendukung etnis Tionghoa berkiprah di dunia politik disamping di dunia ekonomi, tetapi kaum pribumi yang dimarjinalkan sejak zaman penjajahan, wajib diberdayakan dan dimajukan dengan memberi special treatment (perlakuan khusus) kepada usaha kecil, menengah dan koperasi dengan memberi tempat berusaha yang strategis, sewa tempat yang murah, modal kerja dan modal usaha dengan suku bunga rendah, izin usaha, pemberian   pelatihan berusaha dan pemasaran serta pembinaan manajemen.

Sistem pendidikan di Indonesia masih pragmatis. Sistem Pendidikan yang justru melahirkan para pencari kerja baru, bukan pengusaha. Dan output pendidikan kita hanya berorientasi untuk menjadi pegawai, sebagai karyawan/buruh. Kalaupun ada output yang bisa mandiri, bukan karena pendidikannya tetapi lebih karena lingkungannya. Inilah yang perlu dibenahi oleh orde Reformasi untuk meningkatkan daya saing kaum pribumi.

Malaysia patut dicontoh dalam pembinaan kaum bumiputera dalam bidang ekonomi, sehingga terbangun keadilan dan keseimbangan ekonomi antara etnis Tionghoa dan etnis Melayu. Indonesia sudah sangat terlambat, tetapi walau terlambat lebih baik memulai daripada membiarkan terus berlangsungnya ketidak-adilan ekonomi di Indonesia.

Saya sangat khawatir kalau ketidak-adilan ekonomi dibiarkan dan tidak ada usaha nyata untuk mengatasinya, laksana api dalam sekam, dingin diluar tapi panas bergelora didalam. Etnis-etnis pribumi di Indonesia yang merasa terancam akan bersatu melakukan perlawanan terhadap ketidak-adilan ekonomi dengan mengobarkan huru-hara atau gerakan separatisme memisahkan diri dari NKRI. Cegah terjadinya amuk massa dan revolusi dengan mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi. Saudara-saudara kita keturunan etnis Cina adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu marilah bersatu. MERDEKA !

( disarikan dari berbagai sumber ).