ilustrasi orang sakit      SJSN ( Sistem Jaminan Sosial Nasional ) mendengar itu kita terasa seperti mendengar nyanyian merdu bagi rakyat Indonesia, dimana kesehatan, kecelakaan, hari tua, dan kematian rakyat dijamin oleh program tersebut. Lalu dibentuklah sebuah badan yang namanya BPJS ( Badan Penyelenggara jaminan Sosial ) yang salah satunya adalah BPJS kesehatan. Iklan pun gencar dengan target 2019 seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta SJSN. Lalu mengapa saya menyebut SJSN dan BPJS itu kapitalis berkedok jaminan sosial ? mari kita bahas kawan…

Konsep Kapitalis Asing

Konsep SJSN yang ditetapkan di Indonesia ini merupakan bagian dari Konsesus Washington dalam bentuk Program SAP (Structural Adjustment Program) yang diimplemetasikan dalam bentuk LoI antara IMF dan Pemerintahan Indonesia untuk mengatasi krisis. Program SAP inilah yang diterapkan IMF kepada negara-negara pasiennya di seluruh dunia termasuk Indonesia. Delapan kali penandatangan Letter of Intent (LoI) oleh Indonesia dan IMF selama periode 1997-2002 telah menghasilkan sejumlah undang-undang yang makin membuat rakyat menderita. Ragam UU tersebut juga makin kokohnya penjajahan sosial dan ekonomi di Indonesia melalui liberalisasi dan swastanisi pengelolaan sumberdaya alam serta komersialisasi layanan publik. Di bidang ekonomi ada UU PMA , UU Migas, UU Minerba dan UU SDA yang semuanya merugikan rakyat dan mengokohkan penjarahan kekayaaan milik rakyat oleh para kapitalis baik lokal maupun asing. Di bidang Pendidikan muncul UU Sisdiknas dan UU BHP yang melahirkan swastanisasi dan komersialisasi layanan pendidikan. Di bidang kesehatan ini lahirlah UU SJSN dan BPJS sebagai pelengkap komersialisasi dan swastanisasi layanan publik di bidang kesehatan.

SJSN ini konsepnya mengikuti paradigma Barat atau sistem kapitalis dalam masalah jaminan sosial, yaitu sistem asuransi. Namanya terdengar bagus, Jaminan Sosial Nasional, tetapi isinya ternyata hanya mengatur tentang asuransi sosial yang akan dikelola oleh BPJS. Artinya, itu adalah swastanisasi pelayanan sosial khususnya di bidang kesehatan. Hal ini bisa kita lihat dari isi UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN itu. Dalam  Pasal 1 berbunyi

               “Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.”

Lalu Pasal 17 ayat (1):   “Setiap peserta wajib membayar iuran. (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS  secara berkala.”

Dari dua pasal itu bisa kita pahami. Pertama: terjadi pengalihan tanggung jawab negara kepada individu atau rakyat melalui iuran yang dibayarkan langsung, atau melalui pemberi kerja bagi karyawan swasta, atau oleh negara bagi pegawai negeri. Lalu sebagai tambal sulamnya, negara membayar iuran program jaminan sosial bagi yang miskin. Pengalihan tanggung jawab negara kepada individu dalam masalah jaminan sosial juga bisa dilihat dari penjelasan undang-undang tersebut tentang prinsip gotong-royong yaitu: Peserta yang mampu (membantu) kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Jadi, jelas undang-undang ini justru ingin melepaskan tanggung jawab negara terhadap jaminan sosial atau kesehatan.

Kedua: Yang akan menerima jaminan sosial adalah mereka yang terdaftar dan tercatat membayar iuran.

Ketiga: Jaminan sosial tersebut hanya bersifat parsial, misalnya jaminan kesehatan : tidak semua jenis penyakit dan semua jenis obat akan ditanggung oleh BPJS. Selain itu program ini juga tidak memberikan jaminan kepada rakyat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan maupun pendidikan.

Jaminan Kesehatan adalah hak rakyat bukan kewajiban rakyat

UUD 1945 pasal 33 butir 3 mengamanatkan negara untuk menggunakan segala kekayaan dan sumberdaya alam dari bumi Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Semestinya jaminan kesehatan adalah tanggung jawab negara bukan tanggung jawab rakyat sendiri. Tetapi dengan SJSN dalam bentuk BPJS kesehatan ini kita lihat rakyat diwajibkan membayar sendiri premi jaminan kesehatannya, bahkan seorang tukang bakso sekalipun.

Jaminan kesehatan oleh BPJS ini juga cenderung berpotensi diskriminatif dengan membeda-bedakan layanan dan fasilitas kesehatan antara untuk si kaya dan si miskin, antara PNS dan swasta, dan antara pekerja formal dan informal.

Pemalakan terhadap rakyat

Jaminan sosial yang selama ini dijanjikan sebenarnya adalah pemalakan kepada rakyat untuk kepentingan perusahaan asuransi. Masyarakat yang akan mendapat pelayanan kesehatan adalah mereka yang membayar iuran premi asuransi.

Lalu berapa premi atau iuran yang harus dibayar?

1. Bagi pekerja dengan gaji minimal Rp 2.2 juta, jumlah premi adalah 5 persen dari total gaji. Empat persen dari total premi dibayarkan oleh pengusaha dan satu persen dibayarkan oleh pekerja.

3. Iuran bagi pekerja informal sebesar Rp 25.500 per bulan untuk mendapatkan layanan rawat inap kelas III, Rp 42.500 untuk kelas II, dan Rp 59.500 untuk kelas I.

4. Iuran rakyat kategori sangat miskin di subsidi pemerintah.

Yang juga perlu diperhatikan, Penerima Bantuan Iuran bentuknya adalah subsidi yang sifatnya sementara dan setiap saat bisa dihapuskan, sehingga rakyat miskin harus membayar secara penuh.

Walaupun sudah membayar iuran premi belum tentu orang miskin ini akan mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Sebab, menurut Ikatan Dokter Indonesia, iuran sebesar Rp 22.200 itu dinilai belum mencukupi nilai keekonomian pelayanan kesehatan. Hal itu dikhawatirkan bisa menurunkan mutu layanan medis karena tidak cukup untuk membiayai tenaga medis, obat-obatan, investasi, dan biaya lain. Ikatan Dokter Indonesia mengusulkan, besaran iuran setidaknya Rp 60.000 perorang perbulan. Selain itu, ternyata tidak semua jenis layanan kesehatan dijamin oleh sistem tersebut. Di antaranya  adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; juga pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah (lihat pasal 25 ayat a sampai n PERPRES No, 12 Tahun 2013). Dengan demikian, seorang pasien dirawat akibat wabah tertentu seperti Demam Berdarah (DBD), misalnya, ia tidak berhak mendapatkan layanan gratis alias harus bayar.

Dengan besarnya iuran tersebut, dan terbatasnya cakupan tanggungan ( covered ) BPJS kesehatan, dipastikan perusahaan asuransi ini akan meraup keuntungan berlimpah-limpah yang ditengarai akan mengalir ke korporasi- korporasi kapitalis baik lokal maupun asing . Lagi-lagi rakyatlah yang dirugikan.

Itulah sebagian  keburukan-keburukan SJSN yang selama ini dianggap akan memberikan jaminan sosial bagi masyarakat ternyata hanya akan menambah beban bagi masyarakat. Selain itu, ternyata tidak semua jenis layanan kesehatan dijamin oleh sistem tersebut.

( dari berbagai sumber ).