Dalam sidang Forum Ijtima’ Ulama III Majelis Fatwa MUI dibahas tentang berbagai masalah seperti tentang rokok, yoga , golput, dan aborsi. Namun dalam putusan sidang tersebut menuai banyak kontroversi baik dikalangan umat maupun ulama sendiri .

Fatwa MUI tentang haramnya golput ( golongan putih ) dinilai banyak pihak cacat hukum baik dari segi hukum Fiqh syariah maupun segi hukum positif ( undang-undang ). Golput adalah sebutan untuk mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

MUI menetapkan fatwa tersebut dengan beberapa alasan :

1. banyaknya angka golput, akan menghasilkan pemimpin yang tidak mempunyai legitimasi.

2. nasobul imamah ( membentuk dan menegakkan kepemimpinan ) adalah wajib ( fardhu ) .

namun banyak pihak keberatan dengan fatwa tersebut.

“Kami mendesak untuk mereview kembali fatwa-fatwa yang kontroversial yang mempunyai konflik di antara umat Islam,” kata Dewan Pembina TPM, Mahendradatta.
Untuk pengharaman golput, lanjut Mahendra, masih banyak ulama yang mengharamkan memilih, bahkan mengharamkan ikut partai politik. Sebab partai Islam sekalipun, menurut mereka belum dapat mencerminkan syariat Islam.

“MUI mencampuradukkan wilayah religius dengan politik. Ini agama yang dipolitisasi atau politik yang diagamakan? Dan dua-duanya saya pikir salah,” kata Mahendra.

Fatwa tentang Golput ini, kata Mahendra dikwahatirkan menjadi komoditas politik bagi partai-partai politik menjelang Pemilu 2009 nanti.

Sedangkan mengenai pengharaman rokok, lanjut Mahendra, banyak yang mengatakan rokok tidak haram, melainkan makruh (apabila ditingggalkan mendapat pahala). Pandangan ini terutama dianut oleh kalangan ulama dan santri di wilayah Jawa Timur.

“Fatwa MUI itu di sisi lain justru meletakkan MUI tidak tegas. Karena membatasi merokok di tempat umum. Yang namanya haram kok di tempat ini dan ini?” jelas Mahendra.

Menurut Mahendra, hal-hal yang berada di luar koridor agama tidak pada tempatnya dipertentangkan oleh MUI. Sesuatu yang masih berkaitan erat dengan agama saja bisa timbul konflik bila dihadap-hadapkan.

“Antara ziarah kubur dan tidak, tahlil dan tidak tahlil, jangan dipertentangkan. Justru akan menimbulkan konflik,” kata dia.

Menurut Mahendra, baru kali ini fatwa MUI ditentang dan menjadi sumber konflik di antara umat Islam. TPM mengkhawatirkan pula, fatwa MUI yang demikian membuat fatwa-fatwa mejelis sebelumnya menjadi dilecehkan.

“Dan MUI dikhawatirkan sudah gagal sebagai pembina ukhuwah islamiyah,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik, Ichsanuddin Noorsy. “Pengertian haramnya berangkat dari fiqih (Al Hakam al Hamsa), bukan atas dasar hadist sistem pembinaan Islam (Buniyal Islam),” kata pengamat politik dan ekonomi itu.

Ichsanuddin Noorsy

Ichsanuddin Noorsy

Menurut Noorsy, MUI tidak konsisten dalam berpijak mengeluarkan fatwanya. Sebab, pemilu yang dilakukan dengan basis individual atau demokrasi liberal merupakan pemikiran barat. “MUI basisnya Al Quran dan hadist. Maka, dasar pemikiran fatwa bertentangan satu sama lain. MUI tidak mempunyai rujukan jelas tentang golput,” jelasnya.

Dalam perspektif politik, lanjut Noorsy, golput merupakan sikap politik untuk tidak memilih atau memilih, tapi mencontreng semua calon atau parpol. Makanya, golput terdiri atas empat alasan, yaitu alasan teknis seperti tidak menerima surat pemilih, panggilan memilih tidak sampai, saat memilih tidak berada di tempat.

Alasan kedua, alasan psikologis yaitu sakit hati, tidak berkenan, malas karena merasa tidak ada gunanya. Ketiga, alasan politis yaitu tidak satu pun calon atau parpol yang dianggap mampu mewakilinya. Keempat, alasan strategis atau ideologis, karena calon atau parpol berbeda tujuan dengan pemilih.

Karenanya, Noorsy menambahkan, alasan dan argumen rasional MUI lemah. Padahal, agama juga ditujukan untuk orang berpikir sekaligus mengunakan kekuatan qolbu (hati).

Memakai dalil Al Quran, surah Annisa ( 4 ) : 59

12

[59] Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada “Ulil-Amri” (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih baik pula kesudahannya“.

Dalil tersebut terlalu lemah untuk dijadikan hujjah ( alasan hukum ) wajib memilh dan haram golput. Sebab UUD 1945 dan UU Pemilu menyebutkan bahwa keikutsertaan rakyat dalam pemilihan umum adalah hak bukan kewajiban , namun mengajak masyarakat untuk golput dapat dikenai sanksi pidana , sesuai pasal 287 UUno 10/008 tentang Pemilu.

”Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan/ atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp6 juta dan paling banyak Rp24 juta”.

Pendapat NU

Hasyim Muzadi

Hasyim Muzadi

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) tidak sependapat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan rokok bagi orang-orang dengan kriteria tertentu. PB NU berketetapan merokok hanya diberi fatwa makruh (dianjurkan untuk dihindari).
“Kalau di NU, dari dulu sampai sekarang, (merokok) itu hukumnya makruh, tidak sampai haram,” ujar Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi.

Tentang Fatwa Haram Golput


Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menyatakan golput merupakan hak dari setiap warga negara untuk tidak memilih. Namun, ia menyatakan tidak setuju dengan gerakan atau kempanye yang mendorong orang untuk golput. Upaya ini akan menghambat proses penegakan kekuasaan yang dijalankan melalui pemilihan umum.

“Kalau orang memilih golput semua, lalu proses pemilu untuk menentukan pemimpin atau menegakkan kekuasaan menjadi kacau nantinya,” katanya saat memberikan tausiyah pada Muskerwil dan Pelantikan Pengurus PWNU Banten di Serang, Rabu (28/1).

Ditegaskannya, dalam pemilu yang akan datang, PBNU tidak akan memberikan instruksi untuk mencoblos partai tertentu atau figur tertentu dalam pemilihan presiden. Ini berlaku kepada para pengurus dan warga NU tanpa kecuali.

Namun demikian, ia berharap agar warga NU memilih partai yang secara ideologis memiliki kesamaan pandangan dan pemikiran dengan NU, untuk kebesaran NU dan mengabdi kepada ummat.

“Warga NU harus ikut siapa saja yang membela kebenaran dan mengingatkan siapa saja yang salah. Bukan berarti tidak punya pilihan alias golput,” kata

Ditambahkannya, NU adalah tempat berkumpulnya para ulama yang mengorganisir diri untuk menyerukan kebenaran sesuai akidah Islam. Para ulama juga diharapkan untuk memberikan bimbingan kepada ummat dengan mengutamakan kepentingan bangsa.

“Jangan mau dijadikan alat untuk meraih kepentingan sekelompok orang yang akhirnya akan menghancurkan dan memecah belah NU itu sendiri,” katanya